JAKARTA – HUMAS, Kehadiran hakim di dunia ibarat utusan Tuhan , hakimlah yang menjadi tempat mengadu dan meminta keadilan. Tak berlebihan kalau hakim diberi gelar wakil Tuhan, lewat palu di tangannyalah hukuman seseorang diputuskan. Keluhuran dan kebersihan hati menjadi landasan seseorang mampu menanggung tugas sebagai hakim. “Kalau seorang hakim sudah pernah terlibat kasus korupsi, suap, maupun pelanggaran kode etik, maka orang tersebut tidak pantas lagi mempresentasikan sosok hakim, karena sudah menukar independensinya dengan hal duniawi. Bahkan Shakespare menggambarkan posisi hakim itu berada di atas langit sehingga tidak seorangpun yang dapat mempengaruhinya".Menjadi kewajiban seorang hakim untuk menjaga kemuliaan dan independensinya, dan Prof.Paulus mampu melakukan hal tersebut dengan baik sampai berakhirnya masa tugas.
Hal ini diungkapkan mantan hakim agung, Prof.Laicha Marzuki dalam Bedah Tiga Buku Prof. Paulus E Lotulung yang merupakan Ketua Muda Tata Urusan Negara di Balairung MA pada Sabtu siang (9 Maret 2013) . Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan, Himpunan Putusan Perkara Tata Usaha Negara, dan Lintasan Sejarah dan Gerak Dinamika Peradilan Tata Usaha Negara, menjadi kenang - kenangan Prof.Paulus E Lotulung kepada dunia peradilan TUN. Profesor yang dikenal juga sebagai sastrawan ini lebih lanjut mengatakan bahwa Tuhanlah yang menjaga para hakim langsung. “Jangan pernah pergi Tuhan, tetaplah di tengah – tengah kami” ungkapnya puitis.
Kehadiran tiga buku ini sebagai bentuk pengabdian dari Ketua Muda Tata Usaha Negara, Prof.Paulus E Lotulung terhadap kecintaannya pada dunia peradilan . Bagi peraih gelar doktor dari Universitas Sorbone Prancis ini dunia peradilanlah yang membesarkan dirinya. “Di Mahkamah Agug inilah saya dipertemukan dengan para guru saya. Berbagai kesempatan dan kepercayaan saya dapatkan di sini” ungkapnya sebelum acara bedah buku dimulai. Hadir sebagai pembicara lainnya adalah Prof.Bagir Manan, SH., MCL dan Prof. Eko Prasodjo, SH .
Teapat tanggal 9 Maret 2013, Prof.Paulus E Lotulung memasuki masa purnabakti karena genap berusia 70 tahun. Berbagai penghargaan baik dalam maupun luar negeri, bahkan Federal Court of Australia dan Family Court of Australia menyebutnya sebagai diploma bagi Mahkamah Agung. “Sebuah kehilangan besar bagi Mahkamah Agung, namun semua ini adalah proses alamiah yang pasti terjadi dan tentunya kader penerusnya telah disiapkan” pungkas Ketua MA Hatta Ali. (humas)