Berita Terkini

Oleh : JOSHUA AGUSTHA, S.H., M.Kn.

Perdamaian di luar pengadilan sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa perdata

Dalam penyelesaian perkara perdata terdapat alternatif penyelesaian sengketa yang diharapkan mampu menghasilkan win-win solution yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa. Alternatif penyelesaian sengketa yang dimaksud dengan menggunakan pendekatan perdamaian melalui sarana mediasi. Perdamaian ini merupakan budaya bangsa Indonesia yang berasaskan musyawarah mufakat oleh karena sama-sama bertujuan mencapai kesepakatan dari pihak yang bersengketa dan dibantu oleh pihak ketiga yang bersifat netral.

Aturan hukum mengenai lembaga perdamaian ini sebenarnya sudah diatur dalam Hukum Acara Perdata yaitu Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg, dimana Hakim yang mengadili perkara wajib terlebih dahulu mendamaikan para pihak yang berperkara sebelum perkaranya diperiksa secara ajudikasi. Pengaturan lebih lanjut dalam pasal tersebut dikeluarkan SEMA No. 1 tahun 2002 tentang pemberdayaan lembaga perdamaian dalam pasal 130 HIR/154 Rbg. Kemudian disusul dengan lahirnya PERMA No.2 tahun 2003 tentang prosedur mediasi di Pengadilan yang diubah dengan PERMA No. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan dilakukan perubahan yang terakhir yaitu PERMAI No. 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan.

Menariknya, dalam peraturan tersebut juga mengatur tentang adanya perdamaian di luar Pengadilan yang dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak yang bersengketa, hal tersebut tertuang dalam pasal 36 PERMA No. 1 tahun 2016. Perdamaian diluar pengadilan ini sebagai sarana para pihak untuk menyelesaikan sengketanya diluar pengadilan dengan kesepakatan perdamaian, kemudian kesepakatan perdamaian tersebut dapat diajukan kepada Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian dengan cara mengajukan gugatan. Dengan adanya payung hukum tersebut, masyarakat dapat melaksanakan upaya jalur perdamaian di luar pengadilan.

Gugatan memperoleh akta perdamaian atas kesepakatan perdamaian di luar Pengadilan berkaitan dengan penitipan uang ganti rugi/konsinyasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor.

Pada dasarnya penitipan uang ganti rugi yang dititipkan ke Pengadilan Negeri setempat/konsinyasi dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum disebabkan oleh pihak yang berhak menolak bentuk dan atau besarnya ganti kerugian, pihak yang berhak menerima ganti kerugian tidak diketahui keberadaannya, sedang menjadi objek perkara di pengadilan, masih dipersengketakan kepemilikannya, diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau menjadi jaminan di bank.

Bahwa pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor sendiri menyidangkan beberapa gugatan memperoleh akta perdamaian atas kesepakatan perdamaian di luar Pengadilan yang berkaitan dengan penitipan uang ganti rugi/konsinyasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang disebabkan terdapat beberapa pemilik lahan yang lahannya saling tumpang tindih yang masuk dalam kawasan pengadaan tanah untuk kepentingan umum Provinsi Kalimantan Utara. Dengan adanya permasalahan tersebut para pemilik lahan yang saling tumpang tindih telah melakukan jalur perdamaian di luar Pengadilan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar penitipan uang ganti rugi yang dititipkan ke Pengadilan Negeri Tanjung Selor dapat diserap dengan cepat kepada pihak yang berhak dan yang lebih utama permasalahan sengketa lahan dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Upaya yang dilakukan tersebut efektif dan membuahkan hasil, tercatat dari tahun 2019 sampai dengan bulan Juni tahun 2022 terdapat 34 (tiga puluh empat) perkara gugatan memperoleh akta perdamaian atas kesepakatan perdamaian di luar Pengadilan. Berikut merupakan data perkara yang masuk pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor sebagai berikut:

Jumlah perkara gugatan yang masuk mengenai gugatan memperoleh akta perdamaian di PN Tanjung Selor

Berdasarkan data di atas masyarakat sangat berminat dalam mengajukan gugatan memperoleh akta perdamaian atas kesepakatan perdamaian di luar Pengadilan sehingga dapat disimpulkan gugatan memperoleh akta perdamaian atas kesepakatan perdamaian di luar Pengadilan dapat menjadi salah satu sarana yang efektif dan efisien dalam penyelesaian sengketa keperdataan. Dengan demikian masyarakat tidak perlu ragu menggunakan sarana jalur perdamaian di luar pengadilan dengan tujuan agar permasalahan sengketa yang dihadapi mendapatkan win-win solution yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa, selain mempunyai kepastian hukum melainkan juga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak dalam menentukan perdamaiannya sendiri.

*)Penulis merupakan salah seorang Hakim pada PN Tanjung Selor.