Peraturan dan Kebijakan Layanan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu

: pengadilannegeri; Master Layanan Hukum; Layanan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu; 01 April 2020; Hits: 612; Rating:

( 0 Rating )

A. Dasar Hukum :

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan :

B. Pengertian :

Layanan Pembebasan biaya Perkara adalah Negara menanggung biaya proses berperkara dipengadilan sehingga setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dapat berperkara secara Cuma-Cuma. Layanan Pembebasan biaya Perkara dilaksanakan melalui pemberiman bantuan biaya penanganan perkara yang dibebankan pada anggaran satuan Pengadilan.

Pos Bantuan Hukum (Posbakum)

: oliver; Master Layanan Hukum; Layanan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu; 01 April 2020; Hits: 822; Rating:

( 0 Rating )

Prosedur Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)

: pengadilannegeri; Master Layanan Hukum; Layanan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu; 01 April 2020; Hits: 660; Rating:

( 1 Rating )

User Rating: 5 / 5

Prosedur :

1.	Pemohon mengajukan permohonan secara tertulis ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor melalui Meja 1 dengan melampirkan :
	Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Lurah/Kepdes/Wali Nagari setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial Lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin, Jamkesmas, Jamkesda, Kartu Raksin, Kartu PKH, Kartu BLT, Kartu KPS atau dokumen lain yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin yang dikeluarkan instansi yang berwenang. Panitera memeriksa kelayakan pembebasan biaya perkara dan ketersediaan anggaran
2.	Berdasarkan point 2 tersebut diatas, Ketua mengeluarkan Surat Penetapan diterima atau ditolaknya Permohonan layanan pembebasan biaya perkara. Jika ditolak, maka perkara diproses sebagaimana perkara biasa dan Pemohon/Penggugat diperintahkan untuk membayar panjar biaya perkara. Jika Permohonan diterima, maka Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan Keputusan tentang pembebanan biaya perkara kepada anggaran Negara.

Zitting Plaats (Sidang Ditempat)

: pengadilannegeri; Master Layanan Hukum; Layanan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu; 01 April 2020; Hits: 551; Rating:

( 0 Rating )

Zitting Plaats

Zitting Plaats adalah tempat-tempat sidang di luar pengadilan yang berlokasi di dalam wilayah hukum pengadilan dan berfungsi sebagai tempat sidang tetap untuk penyelenggaraan persidangan semua jenis perkara yang diajukan para pencari keadilan

Untuk peraturan perihal Zitting Plaats dapat diakses pada laman berikut :