7.LEGALISASI SURAT AKTA DI BAWAH TANGAN (WAARMEKING)

Akta Di Bawah Tanggna Mengenai Keahliwarisan

1. Akta ini dibuat oleh ahli waris almarhum, yang berupa suatu surat pernyataan bahwa dia mereka adalah ahli waris, dengan menyebutkan kedudukan masing-masing dalam hubungan keluarga yang telah meninggal. Pernyataan yang dibuat -tersebut dapat dimintakan untuk disahkan tanda tangannya oleh Ketua Pengadilan Negeri.
2. Setelah membacakan dan menjelaskan surat pernyataan tersebut dihadapan para pihak, Ketua Pengadilan Negeri atau Hakim yang ditunjuk mengesahkan tanda tangan mereka berdasarkan ketentuan Pasal 2 (1) Stbld. 1916-46 dengan cara, dibawah pernyataan tersebut dibubuhi kalimat : Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua/Hakim Pengadilan Negeri ................ menerangkan, bahwa bernama .................... telah saya kenal atau telah diperkenalkan kepada saya, dan kepadanya/mereka telah saya jelaskan isi pernyataan dalam akta tersebut di atas, dan setelah itu ia/mereka membubuhkan tandatangannya dihadapan saya.
3. Surat keterangan ahli waris tersebut hanya berlaku untuk suatu keperluan tertentu, karena itu dibawahnya dicantumkan dengan huruf huruf besar sebagai berikut (sebagai contoh):

Catatan :

"Akta dibawah tangan yang telah disahkan ini khusus berlaku untuk mengambil uang deposito di bank ............ ... ....Atas nama ..................".

1. Dan kemudian dibubuhi cap Pengadilan Negeri sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Stbld.1916-46, akta tersebut dicatat dalam Buku Register yang khusus disediakan untuk itu

Persyarat-Persyaratan Pengajuan sebagai berikut:

1. Surat Permohonan
2. Surat Pernyataan Ahli Waris dari Kelurahan Dan Diketahui Oleh Kecamatan
3. Surat/Akta Kematian
4. Surat Kuasa dari Para Ahli Waris Kepada Pemohon
5. KTP + KK Ahli Waris
6. Surat Nikah
7. Buku Tabungan/ Surat Berharga No 1 s/d No 7 difotocopy 1x dan masing-masing di-NASEGEL kan pada Kantor Pos
8. PNBP Rp.10.000,- ( Sepuluh Ribu Rupiah