Berita Terkini

Jakarta-Humas: Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., melantik dan mengambil sumpah 7 (tujuh) orang Hakim Agung pada Selasa pagi (19/10) di ruang Prof. Dr. Kusumah Atmadja gedung Mahkamah Agung lantai 14, Jakarta.  

Pelantikan dan pengambilan sumpah ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo Nomor: 116/P Tahun 2021 tanggal 30 September 2021 tentang Pengangkatan Hakim Agung. Dengan dilantiknya tujuh orang Hakim Agung tersebut, kini jumlah Hakim Agung di Republik Indonesia berjumlah 51 orang, sementara Hakim Adhoc berjumlah 11 orang terdiri atas 3 orang Hakim Ad Hoc Tipikor dan 8 orang Hakim Ad Hoc PHI.

Tujuh Hakim Agung yang dilantik dan diambil sumpahnya adalah:

Jakarta-Humas: Mobilitas manusia yang tinggi di era digital ini sudah tidak terelakan lagi, perkembangan teknologi memungkinkan siapapun mendapatkan informasi di manapun mereka berada. E-Bima menjawab tantangan ini dengan membuat monitoring semudah menggerakkan jari-jari. Karena E-bima sudah bisa diunduh melalui gawai android, fungsi-fungsi monitoring disematkan lengkap pada aplikasi ini.

“Mahkamah Agung akan terus berinovasi demi terwujudnya badan peradilan yang agung, last but not least E-BIMA diharapkan mampu menjawab tantangan. Untuk itu, motto E-BIMA bukan lagi tomorrow is today, namun, future is now.”

Begitu disampaikan oleh Sekretaris Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. Hasbi Hasan, S.H., M.H., saat menghadiri peluncuran aplikasi E-Bima V.0.1 oleh Ketua Mahkamah Agung pada Senin (11/10) di hotel Holiday Inn, Jakarta.

E-BIMA merupakan hasil karya putra putri terbaik Mahkamah Agung, yang dibangun sebagai sarana bantu untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan Negara. Aplikasi ini juga untuk melakukan pengawasan dan pengelolaan keuangan perkara, dan uang titipan pihak ketiga, sehingga dapat memudahkan para Pimpinan satuan kerja untuk melakukan pengawasan dan monitoring secara akurat dan real time.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung, H. Sahwan, S.H., M.H., dalam laporannya menyampaikan bahwa hadirnya E-BIMA berawal dari arahan Ketua Mahkamah Republik Indonesia untuk memanfaatkan teknologi informasi sebaik-baiknya. Hal tersebut dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan, pengelolaan, pengawasan, dan pelaporan keuangan serta kualitas manajemen dan tata kelola keuangan Negara. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia menginstruksikan kepada jajaran Biro Keuangan untuk segera merealisasikan arahan tersebut. Menurut Dosen Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta itu, Mahkamah Agung berkomitmen untuk menjawab tantangan tersebut dengan menghadirkan inovasi canggih yang secara berjenjang dapat melakukan monitoring, analisis, dan melakukan pengawasan atas laporan keuangan di Mahkamah Agung dan seluruh satuan kerja di bawah Mahkamah Agung

Selain pimpinan Mahkamah Agung, acara peluncuran juga diikuti oleh 2.850 peserta dari seluruh Indonesia. terdiri atas 120 orang hadir secara tatap muka dan 2.730 orang mengikuti kegiatan secara virtual (daring). (azh/RS)

Jakarta-Humas: Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin,S.H., M.H., meluncurkan secara resmi aplikasi E-BIMA V.1.0 (Electronic Budgeting Implementation Monitoring and Accountability) pada Senin, 11 Oktober 2021 di Hotel Holiday Inn, Jakarta. Acara peluncuran dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

E-BIMA merupakan suatu sistem yang dibangun sebagai sarana bantu untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara, keuangan perkara, dan uang titipan pihak ketiga, sehingga dapat memudahkan para Pimpinan satuan kerja untuk melakukan pengawasan dan monitoring secara akurat dan real time.

Aplikasi ini dimaksudkan untuk  membantu mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, serta memiliki tiga fungsi sebagai berikut:

1. Mitigasi pelaporan keuangan untuk mengurangi risiko-risiko dalam pelaporan keuangan yang tidak sesuai dengan standar pelaporan;
2. Menjadi dasar bagi pimpinan satuan kerja dalam mengambil keputusan terkait dengan pengelolaan dan perubahan Pagu Anggaran;
3. Sebagai dasar bagi pimpinan dalam menerapkan penilaian kinerja pengelolaan anggaran berbasis reward and punishment

Untuk memudahkan pengelolaan, pemantauan, dan pelaporan keuangan, maka e-BIMA telah dibekali dengan 6 (enam) fitur utama, yaitu:

1. Pagu alokasi anggaran yang menyajikan data mutakhir Pagu Anggaran Mahkamah Agung dan setiap satuan kerja di empat lingkungan peradilan;
2. Realisasi DIPA yang menampilkan data realisasi anggaran secara berkala dan realtime;
3. Realisasi PNBP guna memantau penerimaan dan realisasinya;
4. Capaian kinerja seluruh satuan kerja dalam pengelolaan anggaran;
5. Perbendaharaan yang mencakup data pertanggungjawaban UP secara berjenjang; dan
6. Keuangan perkara yang memuat menu terkait kondisi rekapitulasi keuangan perkara.

Aplikasi e-BIMA merupakan hasil karya putra putri terbaik Mahkamah Agung yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung  RI Nomor: 264/SEK/SK/III/2021 tanggal 29 Maret 2021. Aplikasi ini diharapkan dapat menjadi sandaran untuk terus mampu mempertahankan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI, karena bagaimanapun juga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan adalah tanggung jawab kita bersama, sehingga dengan hadirnya aplikasi ini diharapkan akan mampu mendorong peningkatan kepercayaan publik kepada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Aplikasi E-Bima ini dibina langsung oleh Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial, Dr. Sunarto, S.H., M.H., Sekretaris Mahkamah Agung, Dr. H. Hasbi Hasan., S.H., M.H., dan Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung H. Sahwan, S.H., M.H.

Acara ini dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial, Para Ketua Kamar Mahkamah Agung, Wakil Ketua Komisi Yudisial, para pejabat Eselon 1 pada Mahkamah Agung, Sekretaris Komisi Yudisial,  Auditor Utama Keuangan Negara III Badan Pemeriksa Keuangan, Perwakilan dari Kementerian Keuangan, perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi,  dan undangan lainnya(azh/RS)

Jakarta-Humas: Majelis Ulama Indonesia (MUI) berkomitmen untuk memperkuat koordinasi dan kerja sama dengan Mahkamah Agung (MA) dalam rangka mengembangkan penegakkan hukum berbasis syariah di Indonesia. Komitmen tersebut tertuang dalam Nota Kesepahaman antara Ketua MA, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H, dan Ketua MUI, K.H. Miftachul Akhyar yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada Rabu siang (27/10) di ruang kerja Ketua Mahkamah Agung, Jakarta. 

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk memangkas permasalahan-permasalahan yang timbul dari sengketa keuangan syariah atau industri halal yang kian marak di Indonesia.

Menanggapi hal ini, Ketua Mahkamah Agung menyambut baik kerja sama ini, karena merasa terbantu dalam mengurangi sengketa keuangan syariah.

Mantan Ketua Pengadilan Negeri Bandung itu juga menyatakan bahwa nota kesepahaman ini bisa menjadi bekal untuk ke akhirat nanti, “saya harapkan Nota Kesepahaman ini tidak hanya menjadi ibadah kita di dunia namun juga menjadi pahala untuk bekal ke akhirat,” harap Guru Besar Universitas Diponegoro tersebut.

Turut hadir mendampingi Ketua Mahkamah Agung yaitu Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial Dr. H. Sunarto,S.H., M.H., Ketua Kamar Agama Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., Ketua Kamar Pembinaan Prof. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M, Sekretaris Mahkamah Agung Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H, dan Kepala Biro Hukum dan Humas, Dr. H. Sobandi, S.H., M.H. Sedangkan dari MUI turut hadir yaitu Wakil Sekjen MUI Dr. Ihsan Abdullah, Ketua Badan Arbitrase Syariah Nasional MUI Prof. Dr. Zainal Arifin Hosein S.H., M.H., Wakil Ketua Badan Arbitrase Syariah Nasional MUI, Ahmad Azharuddin Latief, M.Ag., M.H, dan Anggota Badan Arbitrase Syariah Nasional MUI Mohammad Hoessein, S.H., M.H.

Acara yang diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat ini ditutup dengan saling bertukar cindera mata dan berfoto bersama. (azh/RS)

Jakarta – Humas: Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H. M Syarifuddin SH., MH, melantik empat belas (14) Ketua Pengadilan Tinggi dan satu (1) Ketua Pengadilan Tingi Tata Usaha Negara (TUN), pada Rabu, 22 September 2021 pukul 10.00 WIB, di ruang Kusumah Atmadja gedung Mahkamah Agung, Jakarta.

Pelantikan ini berdasarkan dua Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung. Pertama yaitu Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 180/KMA/SK/IX/2021 tanggal 14 September 2021 tentang  Promosidan Mutasi Ketua, Wakil Ketuadan HakimTinggi di Lingkungan Peradilan Umum, dan kedua, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 181/KMA/SK/IX/2021 tanggal 14 September 2021 tentang Pemindahan dan/atau Pengangkatan dalam Jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara 

Dalam sambutannya, Prof Syarifuddin berharap kepada para pejabat yang dilantik agar dapat hadir sebagai seorang pemimpin yang amanah dan penuh tanggung jawab, baik kepada publik, negara maupun kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa.

“Saya ingin menegaskan kepada kita semua bahwa, jabatan dan predikat yang kita sandang di muka bumi ini, tidak akan mengubah tujuan diciptakannya kita oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, yaitu hanya untuk mengabdi kepada-Nya. Oleh karenanya, niatkan segala tugas dan pekerjaan dengan ikhlas sebagai ibadah, dan jadikan pelaksanaan tanggung jawab itu sebagai bagian dari pengabdian kita kepada Allah Swt. Tuhan Yang Maha Kuasa,” tegas mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial tersebut.

Dia menambahkan bahwa tanggung jawab dan jabatan memang menjanjikan kemuliaan dan peningkatan kualitas hidup, namun sejatinya keikhlasan dan kesungguhan dalam memikul jabatan itulah yang akan menjadi sebab musabab naiknya derajat dan lahirnya pengakuan dan penghormatan kepada kita para pengemban amanah.

“Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa selalu menuntun kita semua dalam melaksanakan tugas, amanah, dan tanggung jawab,” harap Prof Syarifuddin saat menutup sambutannya.

Berikut adalah 14 nama Ketua Pengadilan Tinggi yang dilantik:
1    Dr. H. Siswandriyono, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Kupang
2    Muefri, S.H., M.H., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Palu
3    Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya
4    Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H., M.H., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Ambon
5    Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Bandung
6    H. Charis Mardiyanto, S.H., M.H., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Banten
7    H. Mohammad Hatta, S.H., M.H., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar
8    Setyawan Hartono, S.H., M.H., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Semarang
9    Asli Ginting, S.H., M.H., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura
10    Dr. Mohamad Djoko, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang
11    Dr. Andriani Nurdin, S.H., M.H., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Jambi
12    Dr. H. Soedarmaji, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta
13    Zaid Umar Bobsaid, S.H., M.H., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya
14    Dr. Robinson Tarigan, S.H., M.H., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Medan

Adapun nama Ketua Pengadilan Tinggi TUN yang dilantik yaitu Dr. Arifin Marpaung, S.H., M.H., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan

Dalam acara yang dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial, Ketua Kamar Pembinaan, Ketua Kamar Tata Usaha Negara, Ketua Kamar Pidana, Ketua Kamar Pengawasan, Sekretaris Mahkamah Agung, Kepala Badan Peradilan Umum, Kepala Badan Peradilan Militer dan TUN, Kepala Badan Pengawasan, Ketua Umum Dharmayukti Karini, dan Ketua Dharmayukti Mahkamah Agung. (azh/RS)